Kategori: Berita

Rakornas ini diikuti 4.011 elemen pimpinan kementerian dan lembaga negara, serta kepala daerah dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia. Dalam momentum strategis tersebut, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar bersama Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo H.R. Muhammad Syafi’i dan jajaran Pejabat Eselon I Kementerian Agama turut hadir menjadi peserta aktif guna menyelaraskan langkah dengan visi besar pemerintah pusat.

Dalam taklimatnya yang tegas di hadapan para Menteri, Kepala Lembaga, hingga Kepala Daerah se-Indonesia, Presiden Prabowo menyoroti ancaman serius kerusakan lingkungan akibat sampah yang menggunung. Kepala Negara menyebut “sampah itu bencana” dan “sampah itu penyakit” yang tidak hanya merusak pemandangan tetapi juga kesehatan bangsa. Presiden lantas memerintahkan seluruh pimpinan instansi untuk mengerahkan “pasukan” mereka demi menjaga kebersihan lingkungan kerja secara masif.

“Saya perintahkan para pimpinan kementerian dan lembaga untuk bersih-bersih. Kalau bisa setiap hari 30 menit sebelum masuk kantor, kita pastikan lingkungan kerja bersih dan asri,” tegas Presiden Prabowo memberikan instruksi langsung.

Instruksi Presiden ini bak gayung bersambut bagi Kementerian Agama. Konsep “Indonesia Asri” senafas dengan gagasan Ekoteologi. Bagi Kemenag, menjaga lingkungan bukan sekadar aktivitas fisik semata, melainkan manifestasi nyata dari nilai-nilai spiritual. Ekoteologi mengajarkan bahwa agama mewajibkan harmonisasi hubungan manusia dengan alam semesta, selain hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia.

Langkah konkret menuju visi tersebut sejatinya telah dimulai oleh Kementerian Agama. Jauh sebelum instruksi ini digemakan, Kemenag telah mengambil kebijakan progresif untuk meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai secara bertahap, khususnya di lingkungan pegawai Kemenag pusat hingga daerah. Kebijakan pengurangan sampah plastik ini menjadi bukti bahwa Kemenag serius dalam mengedukasi aparatur sipilnya untuk lebih peduli pada kelestarian bumi melalui langkah kecil namun berdampak besar.

Penerapan prinsip Ekoteologi ini juga menjadi respons strategis Kemenag terhadap tantangan perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Dengan struktur organisasi yang menjangkau hingga ke pelosok negeri melalui Kantor Urusan Agama (KUA), madrasah, hingga perguruan tinggi keagamaan, Kemenag memiliki “pasukan” besar untuk mengamplifikasi pesan “Indonesia Asri”. Edukasi menjaga lingkungan akan terus disisipkan dalam setiap mimbar agama dan kurikulum pendidikan.

Hal itu disampaikan Menag saat memberikan Khutbah Syuriah pada peringatan Hari Lahir (Harlah) 100 Tahun Masehi Nahdhatul Ulama (NU) degan mengusung tema “Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Mulia” yang berlangsung di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Sabtu (31/1/2026).

“Seratus tahun perjalanan PBNU bukan waktu yang pendek. Di sinilah PBNU menunjukkan kematangannya sebagai sebuah organisasi. Saya ingin mengatakan bahwa sesungguhnya Nahdlatul Ulama itu adalah pesantren besar,” ujar Menag.

Menurut Menag, tradisi pesantren yang menjadi ruh NU sarat dengan dinamika keilmuan, termasuk dialog dan perdebatan antar mazhab, seperti Mazhab Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, dan Ahmad bin Hambali. Dinamika tersebut menjadi bukti kuatnya budaya akademik di lingkungan NU.

“Kadang-kadang diskusinya sangat panas. Tetapi justru di situlah kita melihat betapa kuatnya dinamika akademik dan keilmuan di lingkungan pesantren,” jelasnya.

Menag juga menekankan bahwa NU ibarat keluarga besar yang penuh dinamika, namun tetap menjaga keharmonisan.

“Di dalam NU penuh dinamika, tetapi tetap menjadi keluarga sakinah. Bahkan orang luar pun bisa menjadi orang dalam di lingkungan Nahdlatul Ulama,” ungkapnya.

Menghadapi tantangan masa depan, Menag mengingatkan bahwa perubahan datang lebih cepat dibandingkan kemampuan manusia untuk mempersiapkan diri. Kondisi ini berpotensi melahirkan berbagai guncangan, mulai dari guncangan teologis, kultural, politik, ekonomi, hingga ilmiah.

Karena itu, Menag mendorong NU untuk menyiapkan figur-figur manajer yang mengedepankan kerja kolektif.

“Ke depan, NU sudah waktunya lebih menekankan figur-figur manajer yang mengedepankan super team atau the power of we,” katanya.

Ia menambahkan, kepemimpinan ideal adalah kombinasi antara pemimpin (leader) dan pengelola (manager), sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

“Nabi Muhammad SAW bukan hanya menonjol sebagai leader, tetapi juga sebagai manager. Inilah teladan bagi kita semua,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Menag juga menegaskan komitmen NU dalam mengusung moderasi umat. Menurutnya, NU tidak akan pernah menyamakan sesuatu yang berbeda dan tidak akan pernah membedakan sesuatu yang sama.

“Inilah prinsip moderasi Nahdlatul Ulama. Biarkan yang sama tetap sama, dan biarkan yang berbeda tetap berbeda,” tegasnya.

Menag menilai prinsip tersebut menjadi fondasi penting dalam menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah keberagaman Indonesia.

Menutup sambutannya, Menag Nasaruddin Umar menyampaikan ucapan selamat atas perjalanan panjang NU selama satu abad.

“Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat kepada segenap warga Nahdlatul Ulama atas perjalanan panjang sejarahnya 100 tahun,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf mengungkapkan peran NU dalam organisasi dunia. membuat dia yakin dengan usaha NU untuk mewujudkan perdamaian dunia dan terlibat dalam isu-isu kemanusiaan.

“NU memiliki posisi kuat pada peta masyarakat, karena itu kita didorong untuk berperan lebih aktif, lebih berani melakukan kontak-kontak dengan pihak mana pun untuk kontribusi mengupayakan masalah global dan kemanusiaan dari perspektif nilai agama,” ujar Gus Yahya.

Dari capaian hingga persiapan menyambut 1 abad berdirinya NU, Gus Yahya juga mengungkapkan kesediaan untuk terus mendukung segala bentuk tindakan pemerintah yang mengupayakan pada kebaikan dan perdamaian. Dia meyakini upaya negara untuk selalu memberikan kemaslahatan bagi masyarakat.

“NU mendukung semua upaya-upaya dan agenda pemerintah untuk menghadirkan kemaslahatan bagi rakyat,” tuturnya.

Tampak hadir, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPD RI Sultan Najamuddin, Menko PMK Pratikno, serta Ibu Shinta Nuriyah Abdurrahman Wahid.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menegaskan bahwa transformasi pendidikan harus didasari pada regulasi yang jelas mengenai standar profesi pendidik. Menag menyoroti perlunya kriteria yang baku agar kualitas pendidikan tetap terjaga, termasuk di sektor keagamaan.

“Perlu ada peraturan tentang kriteria untuk menjadi guru. Jangan sampai semua orang berlomba menjadi guru, tapi tidak punya kriteria untuk menjadi guru. Saya kira ini harus diatur kriteria guru secara menyeluruh termasuk di pesantren,” ujar Menag Nasaruddin Umar di Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Menurut Menag, sistem perekrutan guru bisa dilakukan oleh banyak pihak saat ini, disertai dengan profesi guru yang tidak hanya diisi oleh lulusan khusus pendidikan. Hal ini menimbulkan pembengkakan jumlah kebutuhan guru dan ketimpangan distribusi guru.

Rapat Koordinasi Tingkat Menteri ini juga dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menpan RB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrullah, Mendikdasmen Abdul Muti’ secara daring, dan Wamendagri Akhmad Wiyagus.

Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa tantangan dalam pemenuhan kebutuhan guru seringkali terletak pada ketidaksesuaian usulan dari daerah. Ia menekankan pentingnya integrasi sistem untuk memetakan kebutuhan riil di setiap wilayah agar kebijakan pengangkatan tepat sasaran.

“Integrasi sistem itu penting untuk menentukan kebutuhan pendidik di setiap wilayah. Kita perlu memastikan bahwa usulan formasi dari daerah sesuai dengan data kebutuhan yang sebenarnya di lapangan,” tegas Menteri PANRB.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyoroti masalah distribusi guru yang tidak merata meskipun secara kuantitas mencukupi. Ia mendorong adanya validasi data yang lebih kuat sebagai landasan penggajian dan pengangkatan.

“Rasio guru sebenarnya sudah cukup, namun distribusinya tidak merata. Kita terus melakukan validasi data melalui Dapodik agar kebijakan yang diambil, baik itu pengangkatan maupun penggajian, benar-benar tepat sasaran bagi guru yang aktif mengajar,” ungkap Mendikdasmen.

Menutup jalannya rapat, Menko PMK Pratikno memberikan arahan agar seluruh kementerian terkait segera menindaklanjuti solusi jangka panjang melalui restrukturisasi tata kelola guru yang konsisten.

“Kita ingin mencari solusi yang lebih fundamental. Tata kelola guru seperti perekrutan, pengangkatan, penempatan formasi, pemindahan, bisa berada di daerah tetapi supaya bisa terjaga terus dengan konsisten. Itu jangka panjang,” pungkas Menko PMK.

Menag menyoroti masih adanya tantangan dalam pembinaan keagamaan di daerah perbatasan dan pulau-pulau terpencil, terutama terkait keterbatasan guru ngaji dan penyuluh agama. Kondisi tersebut, menurut Menag, perlu menjadi perhatian bersama agar anak-anak di wilayah perbatasan tetap memperoleh akses pendidikan agama yang layak di tanah airnya sendiri.

“Di sejumlah wilayah perbatasan dan daerah terpencil, keterbatasan tenaga pendidik keagamaan masih menjadi tantangan. Karena itu, kehadiran negara melalui layanan keagamaan yang merata menjadi sangat penting,” ujar Menag.

Menag menjelaskan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi keberlanjutan peran guru ngaji, imam, dan penyuluh agama di daerah pelosok adalah keterbatasan dukungan kesejahteraan. Hal ini berdampak pada berkurangnya tenaga pembina keagamaan di sejumlah wilayah, sehingga layanan pendidikan dan pembinaan umat belum berjalan optimal.

Ia menambahkan, keterbatasan pembinaan keagamaan di tingkat akar rumput turut berpengaruh pada tantangan kemampuan baca tulis Al-Qur’an di kalangan anak-anak, khususnya di wilayah pedesaan dan perbatasan. Kondisi ini menjadi pengingat pentingnya revitalisasi pendidikan Al-Qur’an sebagai fondasi pembentukan karakter generasi muda.

Selain itu, Menag menekankan peran strategis Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah 3T. Menurutnya, KUA tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara layanan administrasi keagamaan, tetapi juga sebagai pusat pembinaan dan penguatan ketahanan sosial masyarakat.

“KUA di daerah perbatasan harus kita perkuat agar mampu menjadi pusat layanan keagamaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat setempat,” tegasnya.

Menag juga mengaitkan penguatan pendidikan keagamaan dengan ketahanan keluarga. Ia menilai bahwa pendidikan agama yang baik, didukung oleh lingkungan keluarga yang harmonis, akan membentuk generasi yang lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan sosial.

Melalui Rakernas ini, Menag menginstruksikan BMBPSDM bersama unit terkait untuk menyusun kebijakan afirmatif bagi tenaga pendidik dan penyuluh agama di wilayah 3T. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil di lapangan sekaligus memperkuat kehadiran negara dalam pelayanan keagamaan.

“Negara harus memastikan anak-anak di wilayah perbatasan dan daerah terpencil tetap mendapatkan akses pendidikan agama yang layak sebagai bagian dari hak dasar mereka,” pungkas Menag.

Menteri Agama Nasaruddin Umar, memaparkan bahwa usulan anggaran tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat fungsi pendidikan dan agama.

“Penting bagi kami untuk memastikan bahwa fungsi pendidikan dan agama mendapatkan dukungan yang kuat. Tambahan anggaran ini adalah instrumen penting untuk memperkuat fungsi keduanya secara beriringan,” ujar menag di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Menanggapi hal tersebut, pimpinan Komisi VIII DPR, Ansori Siregar, menyatakan dukungannya seraya meminta Kemenag untuk fokus, khususnya pada pemenuhan hak-hak guru.

“Kami menyetujui penambahan ini dengan catatan Kemenag harus memaksimalkan insentif bagi guru-guru di lembaga pendidikan keagamaan. Dampaknya harus terasa langsung oleh umat,” tegas Ansori dalam rapat yang juga dihadiri Wamenag dan jajaran pejabat Eselon I Kemenag tersebut.

Turut hadir mendampingi Menag dalam rapat tersebut Wakil Menteri Agama, Sekretaris Jenderal, serta jajaran pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama RI.

Menag menjelaskan bahwa dari total usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT), sebesar Rp2,7 triliun khusus dialokasikan untuk pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen ASN hasil sertifikasi 2025 yang pembayarannya dilakukan pada 2026.

“Dari total usulan yang kami ajukan, sebesar Rp2,7 triliun dialokasikan khusus untuk memastikan pembayaran tunjangan profesi guru dan dosen ASN hasil sertifikasi tahun 2025 dapat terealisasi sepenuhnya di tahun 2026,” jelasnya. Kemenag juga mengajukan usulan anggaran untuk tunjangan profesi guru dan dosen Non ASN.

Selain fokus pada kesejahteraan guru, Menag juga mengusulkan alokasi sebesar Rp150 miliar untuk akselerasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Tak hanya itu, tambahan anggaran ini juga diproyeksikan untuk revitalisasi infrastruktur layanan publik yang terdampak bencana di berbagai wilayah Indonesia, mencakup perbaikan Kantor Urusan Agama (KUA), satuan pendidikan madrasah, hingga rumah ibadah.

Terkait rencana pembentukan Ditjen Pesantren, Menag menyampaikan bahwa saat ini pihaknya tengah menunggu arahan lanjutan dari Presiden. Direktorat baru ini diharapkan menjadi payung hukum dan manajerial yang lebih kuat dalam mengelola potensi besar pesantren di Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Pesantren.

“Pembentukan Ditjen Pesantren membutuhkan dukungan anggaran yang strategis. Direktorat ini kami rancang untuk menjalankan tiga fungsi utama sekaligus, yakni pendidikan, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi pesantren secara terintegrasi,” jelasnya.

Pimpinan Komisi VIII DPR RI, Ansori Siregar, menekankan agar anggaran tersebut dikelola secara maksimal untuk program yang menyentuh langsung kepentingan umat.

“Kami meminta Kemenag untuk benar-benar memastikan program-program prioritas yang telah dijelaskan sebelumnya dapat terpenuhi. Jadi, ini tidak boleh hanya sekadar angka, tapi harus berdampak nyata di masyarakat,” pungkasnya.

Kerja sama ini untuk menghadirkan pelatihan kehumasan yang dapat diakses secara luas oleh ASN di lingkungan Kementerian Agama, baik di tingkat pusat maupun daerah. Melalui platform MOOC Pintar, pembelajaran dirancang fleksibel, terstruktur, dan berkelanjutan, sehingga ASN humas tetap dapat meningkatkan kompetensi tanpa meninggalkan tugas pelayanan.

“Salah satu tugas kami adalah melakukan pembinaan di bidang kehumasan. Kami jalin sinergi dengan BMBPSDM agar proses pembinaan bisa dilakukan secara massif, efisien, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan media digital. BMBPSDM sudah punya fasilitas MOOC Pintar, ini yang kita maksimalkan,” terang Kepala Biro HKP Thobib Al Asyhar di Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Pada tahap awal, lanjut Thobib, pihaknya telah menyusun tujuh modul dan video pembelajaran. Tujuh modul itu terkait dengan aspek kebijakan kehumasan, strategi komunikasi kehumasan Kementerian Agama, pengembangan karir pranata humas, penulisan berita, fotografi, videografi, dan desain grafis.

“Tujuh materi ini sudah siap diintegrasikan ke MOOC Pintar. Kami juga akan terus melakukan pengembangan, terutama pada kompetensi teknis dan substantif, baik dalam bentuk modul maupun video pembelajaran,” jelasnya.

“Kami akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BMBPSDM guna mematangkan substansi materi, skema pelatihan, serta mekanisme pelaksanaannya,” lanjutnya.

Ke depan, Biro HKP dan BMBPSDM akan terus menyempurnakan konsep dan kurikulum pelatihan agar selaras dengan kebijakan pengembangan SDM Kementerian Agama. Melalui kolaborasi ini, diharapkan terbangun ekosistem pembelajaran kehumasan yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan informasi kepada masyarakat.

Pusat Pengembangan Kompetensi (Pusbangkom) SDM Pendidikan dan Keagamaan Kementerian Agama Mastuki mengatakan, penguatan SDM kehumasan merupakan kebutuhan strategis organisasi. Menurutnya, humas memiliki peran penting dalam membangun citra kelembagaan serta menjaga kepercayaan publik terhadap Kementerian Agama.

“Pengembangan kompetensi humas harus dilakukan secara sistematis dan terencana. Melalui kerja sama ini, kami ingin menghadirkan pelatihan yang relevan dengan tantangan komunikasi publik saat ini, sekaligus mudah diakses oleh seluruh ASN,” ujarnya.

Rencana pelatihan yang dikembangkan mencakup penguatan kemampuan penulisan berita dan siaran pers, storytelling, pengelolaan media sosial, copywriting, hingga keterampilan pendukung seperti fotografi dan produksi konten audiovisual. Materi disusun berbasis kebutuhan lapangan agar dapat langsung diterapkan dalam pelaksanaan tugas kehumasan.