Kategori: Berita

Jakarta (Kemenag) — Kementerian Agama menjadi salah satu dari tujuh kementerian yang berkolaborasi dalam mengatur tata kelola teknologi digital dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) dalam dunia pendidikan. Kolaborasi ini diwujudkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) tujuh kementerian yang bertujuan memberikan pedoman pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam proses pembelajaran.

Kebijakan tersebut dihadirkan untuk memastikan penggunaan teknologi di lingkungan pendidikan dapat berjalan secara bijak, aman, dan memberikan manfaat bagi peserta didik. Pengaturan ini mencakup pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam pendidikan formal, nonformal, maupun informal.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital dan AI saat ini berlangsung sangat pesat dan membawa peluang besar bagi dunia pendidikan.

“Teknologi digital dan kecerdasan artifisial berkembang sangat cepat. Ini membuka peluang besar untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan memperluas akses pengetahuan,” ujar Pratikno (12/03/2026).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut tetap perlu diatur agar memberikan manfaat optimal sekaligus melindungi peserta didik dari potensi dampak negatif.

“Karena itu pemerintah menghadirkan panduan bersama agar teknologi ini bisa dimanfaatkan secara bijak, aman, dan benar-benar mendukung perkembangan anak-anak kita,” tambahnya.

Penandatanganan SKB ini melibatkan tujuh kementerian yang memiliki peran penting dalam pengelolaan pendidikan dan perlindungan anak, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Komunikasi dan Digital, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Selain mengatur pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam proses pembelajaran, kebijakan ini juga mempertimbangkan faktor usia dan kesiapan peserta didik. Dengan demikian, penggunaan teknologi diharapkan dapat disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap pemanfaatan teknologi digital dan AI dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran sekaligus membentuk ekosistem pendidikan yang aman, inklusif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.***

Sumber: Kemenag RI

Bekasi (Kemenag) – Program Masjid Ramah Pemudik mulai beroperasi di sejumlah wilayah. Di Bekasi misalnya, ada tiga masjid yang membuka layanan 24 jam bagi pemudik, salah satunya Masjid Besar Al-Hidayah, Cikarang Barat.

Operasinal layanan di masjid ini dibuka pada Jumat sore (13/3/2026). Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama, Muchlis M. Hanafi, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari tindak lanjut program nasional Masjid Ramah Pemudik yang telah diluncurkan Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafii di kantor pusat Kementerian Agama Jakarta pada 11 Maret 2026.

Menurut Muchlis, program ini merupakan ikhtiar Kementerian Agama untuk menghadirkan layanan keagamaan yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya bagi para pemudik yang melakukan perjalanan jauh menjelang Idulfitri.

“Masjid Ramah Pemudik merupakan bagian dari upaya Kementerian Agama menghadirkan layanan keagamaan yang nyata dirasakan masyarakat. Kita ingin memastikan para pemudik dapat beristirahat dengan aman, nyaman, dan melanjutkan perjalanan dalam kondisi yang lebih baik,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa program ini juga menjadi upaya untuk menghidupkan kembali fungsi sosial masjid, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai ruang pelayanan dan kepedulian sosial bagi masyarakat.

“Masjid sejak awal sejarah Islam bukan hanya tempat salat, tetapi juga pusat pelayanan umat. Melalui program ini, kita ingin mengembalikan fungsi sosial masjid sebagai tempat yang menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat,” jelasnya.

Muchlis juga mengingatkan agar program ini tidak dipandang sekadar sebagai tugas administratif, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan, sosial, dan kemanusiaan.

“Melayani pemudik bukan sekadar kegiatan operasional. Ini adalah bagian dari tanggung jawab keagamaan, sosial, dan kemanusiaan kita,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dalam perspektif Islam, menjaga keselamatan manusia merupakan bagian dari tujuan utama syariat (maqashid al-syari’ah), khususnya dalam prinsip hifz al-nafs atau perlindungan terhadap jiwa.

“Menyediakan tempat istirahat dan berbagai fasilitas bagi pemudik adalah bagian dari upaya menjaga keselamatan jiwa. Melayani musafir bagian dari Hifz al-Nafs. Dengan beristirahat sejenak, mereka dapat melanjutkan perjalanan dengan lebih aman dan selamat hingga sampai ke tujuan,” ujarnya.

Muchlis juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebut bahwa perjalanan merupakan “qith‘ah min al-‘adzab” (sepotong dari azab), karena beratnya (masyaqqah) perjalanan, sehingga masyarakat dianjurkan untuk saling membantu meringankan beban orang yang sedang dalam perjalanan.

Karena itu, ia mengapresiasi para penyuluh agama dan relawan yang terlibat dalam layanan Masjid Ramah Pemudik. Ia juga mengingatkan agar pelayanan ini dijalankan dengan penuh keikhlasan.

“Jangan berkecil hati jika pada sepuluh hari terakhir Ramadan nanti tidak bisa sepenuhnya beribadah di masjid karena harus melayani para pemudik. Membantu sesama yang sedang dalam perjalanan juga merupakan bagian dari ibadah yg sangat mulia,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.” Menurutnya, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan memilih dan memakainya untuk melakukan berbagai amal kebajikan. “Karena itu, melayani para musafir adalah kesempatan berbuat kebaikan. Apalagi doa seorang musafir termasuk doa yang mustajab,” pungkasnya.

Dalam kegiatan tersebut hadir Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, Kasubdit Bina Penyuluh Agama Islam Direktorat Penerangan Agama Islam, Camat Cikarang Barat, Kapolsek Cikarang Barat, Ketua Umum IPARI Kabupaten Bekasi, para kepala KUA, penyuluh agama Islam, serta para penghulu di Kabupaten Bekasi.

Masjid Besar Al-Hidayah menjadi salah satu dari tiga titik layanan Masjid Ramah Pemudik di Kabupaten Bekasi, selain Masjid Jami Darussa’adah dan Masjid Jami Al-Barkah.

Melalui program ini, para pemudik dapat memanfaatkan berbagai fasilitas yang disediakan di masjid, antara lain tempat ibadah, ruang istirahat, layanan kesehatan, takjil berbuka puasa, konsultasi keagamaan bagi musafir, hingga fasilitas pendukung perjalanan seperti pengisian bahan bakar dan kebutuhan logistik sederhana.

Program Masjid Ramah Pemudik merupakan bagian dari gerakan nasional Kementerian Agama yang melibatkan ribuan masjid di berbagai daerah sebagai titik layanan singgah bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik, sekaligus menghidupkan kembali peran masjid sebagai pusat pelayanan umat.***

Sumber: Kemenag RI

Bekasi (Kemenag) — Program Masjid Ramah Pemudik sudah bergulir pada momen mudik Idulfitri 1447 H. Di Masjid Besar Al-Hidayah, Cikarang Barat, Bekasi, Kementerian Agama membagikan takjil dan bensin gratis kepada para pengendara yang melintas.

“Kegiatan ini bagian dari pelayanan kepada masyarakat, khususnya para pengendara dan pemudik yang sedang menempuh perjalanan jauh. Kita ingin mereka bisa beristirahat, berbuka puasa, dan melanjutkan perjalanan dengan aman dan nyaman,” ujar Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama Muchlis M. Hanafi di Bekasi, Jumat (13/3/2026).

Ia menjelaskan, program Masjid Ramah Pemudik merupakan gerakan nasional yang melibatkan berbagai unsur Kementerian Agama, termasuk para penyuluh agama yang menjadi penggerak pelayanan.

Dalam kegiatan tersebut, panitia menyiapkan ratusan paket takjil bagi pengendara yang melintas di sekitar masjid. Selain itu, disediakan pula bantuan bahan bakar gratis sebanyak 300 liter bensin yang dibagikan kepada pengendara yang membutuhkan.

Muchlis mengatakan, program Masjid Ramah Pemudik tidak hanya menyediakan tempat ibadah, tetapi juga menghadirkan berbagai layanan bagi para musafir, seperti area istirahat, minuman hangat, layanan kesehatan, hingga konsultasi keagamaan terkait fikih musafir yang didampingi oleh para penyuluh agama.

“Masjid kita dorong tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga tempat pelayanan bagi masyarakat. Apalagi dalam momentum mudik, banyak orang membutuhkan tempat singgah yang aman dan nyaman,” katanya.

Plt. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bekasi Umar Nashir menambahkan, pelayanan bagi pemudik harus dilakukan secara ramah dan profesional agar masyarakat yang singgah merasakan kenyamanan.

“Melayani pemudik bukan pekerjaan sampingan. Mereka sedang dalam perjalanan jauh sehingga harus mendapatkan pelayanan yang baik dan membuat mereka merasa terbantu,” ujarnya.

Ketua Ikatan Penyuluh Agama Republik Indonesia (IPARI) Kabupaten Bekasi Supriyadi menjelaskan, para penyuluh agama berperan menyiapkan dan menggerakkan layanan di masjid, termasuk pendampingan keagamaan bagi para musafir.

“Selain tempat istirahat, pemudik juga dapat berkonsultasi mengenai fikih musafir, seperti salat jamak dan qashar, serta hal-hal terkait ibadah selama perjalanan,” jelasnya.

Di Kabupaten Bekasi, program Masjid Ramah Pemudik dilaksanakan di tiga masjid, yaitu Masjid Besar Al-Hidayah, Masjid Jami Darussa’adah, dan Masjid Jami Al-Barkah. Secara nasional, program ini melibatkan 6.859 masjid yang disiapkan sebagai tempat singgah bagi para pemudik selama masa mudik Lebaran…***

Sumber: Kemenag RI

Bandung (Kemenag) – Direktorat Jaminan Produk Halal (JPH) Kementerian Agama meluncurkan program Halal Goes to Campus. Mengangkat tema “Ngobral (Ngobrolin Halal)”, rilis perdana program ini berlangsung di Auditorium Bale Sawala Universitas Padjadjaran,  Kampus Jatinangor, Selasa (3/3/2026).

Program ini bertujuan memperkuat literasi halal bagi mahasiswa sekaligus membangun kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Abu Rokhmad, mengatakan, masyarakat Indonesia kerap merasa seluruh produk yang beredar sudah pasti halal, karena mayoritas penduduknya muslim. Padahal, menurut dia, kepastian halal tetap memerlukan sistem dan regulasi yang jelas.

Ia mengutip QS Al-Baqarah ayat 168 yang menyerukan seluruh manusia untuk mengonsumsi dan menggunakan produk yang halal dan tayib. “Ayat tersebut dimulai dengan ‘yaa ayyuhannas’, yang artinya ditujukan kepada seluruh manusia. Halal bukan hanya anjuran bagi umat Islam, tetapi prinsip universal tentang kebaikan dan kebermanfaatan,” jelasnya.

Menurut Abu Rokhmad, konsep halal dan tayib mencakup makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, hingga produk lainnya. Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengatur sistem sertifikasi dan label halal sebagai jaminan bagi konsumen.

Ia menambahkan, halal kini berkembang menjadi gaya hidup global. Sejumlah negara Asia, seperti China dan Korea Selatan, memiliki pusat halal, bahkan banyak perusahaan asing mengajukan sertifikasi halal ke Indonesia.

“Kami ingin mengajak generasi muda agar memiliki pemahaman tentang halal. Banyak juga perusahaan besar China yang minta sertifikasi halal ke Indonesia. Ini kesempatan, lkhususnya buat mahasiswa agar mampu mengembangkan kemampuan dan jejaring dalam industri halal,” pungkasnya.

Abu Rokhmad mendorong perguruan tinggi membuka program studi industri halal yang mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, seperti kimia, fisika, dan farmasi. Ia menilai, riset farmasi halal dapat menjadi kebanggaan nasional sekaligus mendorong lahirnya produk farmasi halal.

Wakil Rektor Bidang Sumber Daya dan Tata Kelola Unpad Widya Setiabudi Sumadinata mengatakan, halal bukan konsep eksklusif bagi umat Islam, melainkan bagian dari fitrah manusia untuk hidup sehat dan sejahtera.

“Halal sebetulnya bukan sesuatu yang istimewa hanya untuk umat Islam. Halal adalah fitrah manusia. Jika ingin hidup sejahtera dan sehat secara fisik, ruhani, dan sosial, maka makanan yang dikonsumsi harus halal,” ujarnya.

Ia menilai, kesadaran halal justru berkembang pesat di negara-negara Barat. Banyak negara nonmuslim mempercayai standar dan kualitas produk halal. Namun, Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar masih perlu memperkuat kesadaran terhadap sertifikasi dan ekosistem industri halal.

“Kita sebagai umat Islam kadang kurang aware dengan ekosistem halal itu sendiri, terutama dalam konteks bisnis dan sertifikasi. Mudah-mudahan kegiatan ini menginspirasi kita untuk mulai peduli dan sadar pentingnya mengonsumsi produk halal,” tambahnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Jaminan Produk Halal, Fuad Nasar, menyebut, kegiatan Halal Goes to Campus perdana di Universitas Padjadjaran ini digelar sebagai ajang edukasi dan deseminasi tentang kesadaran konsumsi dan gaya hidup halal bagi generasi muda.

“Halal telah menjadi isu populer di negara kita terutama sejak ekosistem halal dikenalkan kepada publik. Sertifikasi produk halal perlu terus ditingkatkan volumenya, namun tidak boleh berhenti sampai di situ. Riset halal perlu ditumbuhkan. Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik tentang  jaminan produk halal perlu didorong di kampus PTN dan PTKIN,” ujar Fuad.

Program Halal Goes to Campus diharapkan menjadi gerakan berkelanjutan yang tidak hanya memperkuat literasi halal dari sisi keagamaan, tetapi juga mendorong lahirnya ekosistem industri halal yang inklusif, modern, dan berbasis riset. Hadir dalam kegiatan tersebut pimpinan Unpad, pejabat eselon II Kementerian Agama, serta Kepala Kanwil Kementerian Agama Jawa Barat.

Sumber: Menag RI

Jakarta (Kemenag) – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan bahwa instrumen keuangan sosial Islam seperti zakat dan wakaf harus mulai diarahkan untuk mendukung aksi perubahan iklim dan transisi energi bersih. Hal tersebut disampaikan Menag dalam forum Ifthar Diplomatic Roundtable bertajuk “Strengthening Islamic Climate Action for a 1.5 World”.

Menag menyatakan bahwa krisis lingkungan hidup saat ini bukan sekadar persoalan teknis, melainkan krisis moral yang memerlukan pendekatan spiritual. Ia memperkenalkan konsep ‘Green Jihad’ sebagai upaya nyata umat Islam dalam menjaga kelestarian bumi sesuai mandat sebagai Khalifah fil Ardh.

“Masalah perubahan iklim adalah masalah moral dan spiritual. Kementerian Agama berkomitmen untuk mengarusutamakan gerakan menyelamatkan lingkungan melalui edukasi di pesantren dan rumah ibadah”, jelasnya di Jakarta, Selasa (3/3/2026).

“Kami juga mengkaji pemanfaatan dana sosial umat untuk membiayai proyek keberlanjutan, seperti energi bersih di tengah masyarakat,” tambah Menag.

Acara yang diinisiasi oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) bersama Dino Patti Djalal ini juga dihadiri oleh perwakilan diplomatik negara sahabat, termasuk Duta Besar Turki dan delegasi Australia. Dino Patti Djalal menekankan pentingnya peran tokoh agama dalam menyuarakan isu iklim agar lebih mudah diterima oleh masyarakat luas.

Dalam diskusi tersebut, perwakilan Australia turut memaparkan program Australia Indonesia Partnership for Justice(AIPJ) yang berfokus pada keadilan iklim. Mereka menekankan pentingnya kerangka hukum yang kuat guna mendukung transisi energi yang inklusif di Indonesia.

Menutup pernyataannya, Menag berharap forum diplomasi ini dapat memperkuat posisi Indonesia menjelang COP 31. “Indonesia ingin menjadi contoh di mana nilai-nilai agama menjadi solusi bagi krisis iklim global. Keheningan dan aksi nyata adalah bahasa universal untuk menyelamatkan bumi,” pungkasnya.

Sumber: Menag RI