Hari: 12 Januari 2026

Rektor UIN Datokarama tekankan jajarannya realisasikan perjanjian kinerja
Palu, 12/1 (UIN Palu) – Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Profesor Lukman Thahir menekankan kepada seluruh jajarannya mulai dari tingkat senat, wakil rector, Biro AUPK, Pascasarjana, fakultas, dan Lembaga serta seluruh unit agar memperhatikan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani untuk direalisasikan di tahun 2026.
Hal ini disampaikan Rektor Profesor Lukman Thahir saat menyampaikan arahan dalam acara “Evaluasi program/kinerja dan anggaran 2025 dan bagi pagu serta penandatanganan pakta integritas unit kerja tahun 2026”, berlangsung di Auditorium UIN Datokarama Palu, Senin (12/1).
“Target – target program kerja dan kegiatan anggaran dalam perjanjian kerja tahun 2026 ini agar diperhatikan dan dilaksanakan dengan baik,” kata Rektor Profesor Lukman.
Rektor menekankan bahwa Perkin bukan sekadar dokumen administratif di atas kertas, melainkan “kompas” utama dalam menentukan arah kemajuan universitas di tahun ini.
Ia menekankan bahwa, bahwa UIN Datokarama telah tersertifikasi ISO 21001:2018 dan ISO 9001:2015. Dengan demikian perguruan tinggi ini telah diakui sejajar dengan perguruan tinggi di tingkat internasional.”
Oleh karena itu, budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan akademik, peningkatan kualitas mutu, dan layanan operasional kelembagaan kepada mahasiswa dan masyarakat, harus dilakukan dan ditingkatkan sesuai dengan standarisasi yang telah diterapkan ISO.
Di samping itu, kinerja tahun 2026 yang tertuang dalam perjanjian kinerja, harus diarahkan pada peningkatan realisasi anggaran yang tepat sasaran, peningkatan mutu akademik, dan transformasi digital.
“Di tahun ini juga kita akan mulai meningkatkan kualitas sarpras, di antaranya melengkapi sarana belajar dan mengajar di ruang kelas, peningkatan kualitas sarana ruangan boring, melengkapi sarana CCTV, dan meningkatkan kualitas keberhasihan kampus,” ungkapnya.
Rektor juga menambahkan bahwa akan ada evaluasi berkala setiap triwulan. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi sedini mungkin kendala yang dihadapi fakultas atau unit di lapangan.
“Kita harus bekerja dengan data. Jika ada kendala, sampaikan. Jika melampaui target, akan ada apresiasi. Kita ingin menciptakan budaya kerja yang transparan dan akuntabel,” pungkasnya.***

Sumber: Humas UIN Datokarama
Januari 12, 2026
Pendidikan Tinggi Islam Diminta Lahirkan Profesional Berintegritas
Ciputat (Kemenag) – Pendidikan tinggi keislaman memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan lulusan yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kokoh secara etika dan spiritual.
Pesan tersebut disampaikan Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie dalam orasi ilmiah bertajuk “Memberdayakan Lulusan Muslim Beretika dan Profesional Berlandaskan Nilai Islam dalam Masyarakat Global” pada Wisuda Sarjana STAI Muslim Asia Afika, Minggu (11/1/2026), di Ciputat.
Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu menegaskan bahwa pendidikan tinggi tidak boleh direduksi menjadi sekadar mesin pencetak tenaga kerja. “Pendidikan adalah proses pembentukan manusia seutuhnya, bukan hanya penguasaan keterampilan teknis,” ujarnya di hadapan para wisudawan dan orang tua.
Menurut Prof. Tholabi, pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran John Dewey yang menyatakan bahwa pendidikan bukan persiapan untuk hidup, melainkan kehidupan itu sendiri. Dalam perspektif Islam, lanjutnya, pendidikan bertujuan melahirkan al-insan al-kamil, manusia berilmu yang berakhlak dan bertanggung jawab sosial.
Ia mengingatkan bahwa kemajuan global membawa paradoks serius. Mengutip sosiolog Ulrich Beck, Prof. Tholabi menyebut masyarakat modern sebagai risk society, di mana kemajuan justru memproduksi berbagai risiko baru, termasuk krisis etika. “Risiko hari ini bukan hanya soal ekonomi dan lingkungan, tetapi juga krisis moral,” katanya.
Sejalan dengan itu, ia menyinggung gagasan filsuf Charles Taylor tentang krisis makna dalam modernitas. Banyak orang sukses secara material, namun mengalami kehampaan batin dan kehilangan orientasi nilai. Dalam kondisi tersebut, pendidikan tinggi Islam dituntut menjadi penopang moral sekaligus penjaga makna hidup.
Prof. Tholabi menilai krisis etika sangat terasa di dunia profesional. Praktik manipulasi, korupsi, dan penyalahgunaan wewenang sering kali dibenarkan atas nama efisiensi dan persaingan. “Lulusan perguruan tinggi, termasuk lulusan PTKI, akan berhadapan dengan pilihan-pilihan moral yang menentukan integritas dirinya,” ujarnya.
Dalam Islam, kata dia, kerja bukan sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari ibadah dan amanah. Profesionalisme harus berkelindan dengan niat yang lurus, kejujuran, dan tanggung jawab. Ia mengingatkan bahwa kecakapan tanpa etika berpotensi melahirkan kerusakan, sementara etika tanpa kompetensi akan kehilangan daya guna.
Tantangan tersebut semakin kompleks di era disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan. Efisiensi dan kecepatan kerap berbenturan dengan nilai keadilan dan empati. Menurut Prof. Tholabi, sarjana Muslim harus technology-ready sekaligus ethically grounded, dengan menjadikan prinsip-prinsip Islam sebagai kompas dalam pengambilan keputusan profesional.
Ia menegaskan bahwa pendidikan tinggi keislaman tidak boleh terjebak pada orientasi pasar semata. “Akreditasi, peringkat, dan daya saing penting, tetapi misi etik tidak boleh ditinggalkan,” ujarnya. Sarjana Muslim, menurut dia, harus dipersiapkan sebagai agen moral yang mampu berkiprah di tingkat global tanpa kehilangan identitas dan integritas.
Mengakhiri orasinya, Prof. Tholabi menekankan bahwa pemberdayaan lulusan Muslim beretika dan profesional merupakan kebutuhan strategis bangsa. “Indonesia tidak kekurangan orang pintar, tetapi seringkali kekurangan orang pintar yang jujur dan berani menjaga nilai,” katanya.
Dia berharap para wisudawan STAI Muslim Asia Afika dapat tampil sebagai profesional yang amanah, berdaya saing, dan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas.
Sumber: Menag RI
Januari 12, 2026
Sekum LPTQ Nasional Sebut Integritas Dewan Hakim Menentukan Martabat MTQ
Balikpapan (Kemenag) – Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Provinsi Kalimantan Timur menyelenggarakan Sertifikasi Dewan Hakim MTQ. Giat ini diikuti 125 peserta dari seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur.
Sertifikasi menghadirkan 10 narasumber ahli dari 9 cabang lomba MTQ yang dipertandingkan secara nasional. Acara berlangsung dari 9-11 Januari 2026 di Balikpapan.
Sekretaris Umum LPTQ Nasional, Muchlis M. Hanafi, menegaskan bahwa sertifikasi dewan hakim bukan sekadar kegiatan teknis, melainkan bagian dari upaya strategis menjaga marwah MTQ dan meningkatkan kualitas pembinaan Al-Qur’an.
“Mutu MTQ tidak hanya diukur dari meriahnya panggung dan banyaknya peserta, tetapi dari keadilan majelis dan integritas dewan hakimnya,” tegas Muchlis di Balikpapan, Jumat (9/1/2026).
Ia menekankan bahwa dewan hakim memegang peran sentral dalam menentukan arah pembinaan Al-Qur’an. Penilaian yang diberikan tidak berhenti pada angka, tetapi berdampak langsung pada masa depan peserta, daerah, serta ekosistem pembinaan Al-Qur’an secara nasional.
Muchlis juga menyampaikan bahwa kegiatan ini memiliki makna khusus karena merupakan forum resmi pertamanya sebagai Sekretaris Umum LPTQ Nasional, sejak dilantik sebagai Direktur Penerangan Agama Islam pada 30 Desember 2025. Ia mengajak seluruh jajaran LPTQ daerah untuk bergerak seirama dengan arah kebijakan nasional, yakni menjadikan LPTQ sebagai lembaga pembinaan berkelanjutan, bukan sekadar penyelenggara event MTQ.
Menurutnya, ke depan dewan hakim MTQ dituntut memiliki tiga kekuatan utama: kompetensi keilmuan, integritas, dan keteladanan akhlak Qur’ani. Selain itu, di era digitalisasi MTQ, dewan hakim juga harus siap menghadapi sistem penilaian berbasis teknologi yang menuntut transparansi dan akuntabilitas.
“Kita tidak sedang mencari hakim yang hanya cermat menghitung nilai, tetapi hakim yang adil, jernih nuraninya, dan matang keilmuannya,” ujarnya.
Muchlis secara tegas mendorong regenerasi dewan hakim MTQ dan peningkatan keterlibatan perempuan. Ia menyebut bahwa hingga saat ini proporsi dewan hakim perempuan masih sangat rendah, belum mencapai 20 persen, kondisi yang menurutnya tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Regenerasi dan afirmasi pelibatan perempuan, tegas Muchlis, harus menjadi agenda serius LPTQ di semua tingkatan, sebagai bagian dari pembaruan kelembagaan, perluasan basis keahlian, dan penguatan keadilan dalam pembinaan MTQ ke depan.
Sertifikasi Dewan Hakim MTQ dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni. Hadir dalam pembukaan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Khaliq, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, M. Sirajuddin, serta Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, Dasmiah.
Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen LPTQ Kalimantan Timur untuk menjadi contoh praktik baik dalam penguatan mutu perhakiman dan pembinaan Al-Qur’an, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Sumber: Menag RI
Januari 12, 2026
Menag Harap Rumah Ibadah di IKN Jadi Simbol Harmoni Indonesia
Nusantara (Kemenag) – Menteri Agama Nasaruddin Umar meninjau progres pembangunan fasilitas rumah ibadah di Ibu Kota Nusantara (IKN), Minggu (11/1/2026). Menag memastikan percepatan pembangunan sarana peribadatan yang akan menjadi pusat spiritualitas sekaligus simbol kerukunan umat beragama.
Menag mengungkapkan bahwa saat ini proses konstruksi difokuskan pada dua bangunan besar, yakni Masjid Negara dan Gereja Basilika. Namun, ia menekankan bahwa kawasan ini nantinya akan menjadi komplek rumah ibadah yang inklusif.
“Saat ini Masjid Negara dan Basilika sedang berproses. Ke depannya, seluruh rumah ibadah lintas agama mulai dari Gereja Kristen, Vihara, Kuil, hingga Pura besar akan dibangun dalam satu kawasan yang berdekatan,” ujar Menag.
Kepala Petugas Konstruksi, Evry, menjelaskan bahwa rumah ibadah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu dirancang untuk berdampingan secara harmonis di IKN. “Tahap awal memang dua bangunan ini, namun rencana besar mencakup Klenteng besar, Vihara, dan Pura yang semuanya terintegrasi,” tambahnya.
Kemegahan Masjid Negara dan Filosofi Basilika
Progres pembangunan Masjid Negara kini telah mencapai 90%. Masjid megah ini memiliki kapasitas hingga 60.000 jemaah. Salah satu ikon yang paling mencolok adalah menara minaret setinggi 99 meter yang melambangkan 99 nama Allah atau Asmaul Husna.
Sementara itu, pembangunan Gereja Basilika juga terus menunjukkan kemajuan signifikan. Jika dilihat dari udara, arsitektur bangunan ini akan membentuk simbol salib. Gereja dengan kapasitas 1.600 umat ini juga akan dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti Wisma Uskup, Jalan Salib dan Taman Goa Maria, hingga Gedung Kolaborasi Lintas Agama.
Tidak sekadar meninjau fisik, Menag juga memberikan masukan teknis dan estetis. Ia menyarankan penambahan ornamen dinding serta pengaturan pencahayaan (lighting) yang lebih artistik pada Masjid Negara maupun Basilika guna memperkuat aura spiritualitas bangunan.
Menag berharap fasilitas publik ini bisa segera rampung agar dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan pegawai di IKN.
“Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar dan segera selesai. Apalagi sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Harapannya, jika sudah rampung, masyarakat bisa langsung memanfaatkannya untuk beribadah dan memperkuat ukhuwah di lingkungan IKN,” pungkasnya.
Pembangunan kompleks rumah ibadah ini diharapkan menjadi potret nyata dari visi Indonesia yang menjunjung tinggi toleransi dan moderasi beragama di tengah modernitas.
Sumber: Menag RI
Januari 12, 2026